TIMES BANGKALAN, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan perlunya langkah nyata dan kolaborasi lintas sektor untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional yang berpotensi memicu krisis pembelajaran pada 2026.

Menurutnya, tantangan tersebut tidak bisa diselesaikan secara parsial dan membutuhkan kepemimpinan yang kuat serta komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

“Di tengah keterbatasan anggaran, sektor pendidikan masih dihadapkan pada sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kompetensi tenaga pengajar, kemampuan peserta didik, kesenjangan digital, hingga kesejahteraan guru yang belum optimal. Semua ini membutuhkan penanganan segera,” ujar Lestari dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/12).

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang dirilis pada Senin (22/12) turut memperlihatkan gambaran tantangan tersebut. Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 menunjukkan nilai rata-rata siswa SMA dan sederajat masih bervariasi. Mata pelajaran Antropologi mencatat nilai tertinggi dengan rata-rata 70,43, sementara Bahasa Inggris menjadi yang terendah dengan skor 24,93. Adapun nilai Matematika juga tergolong rendah, yakni 36,10 dari skala maksimum 100.

Selain capaian akademik, Lestari juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, kepemilikan komputer atau laptop untuk keperluan belajar di kawasan perkotaan telah mencapai 65 persen. Namun, di wilayah perdesaan angkanya masih tertinggal jauh, yakni sekitar 28 persen.

Kondisi tersebut, lanjut Lestari, diperparah dengan belum meratanya kesiapan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran, baik secara tatap muka maupun jarak jauh. Hal ini berdampak langsung pada kualitas proses belajar mengajar di sekolah.

Untuk itu, ia mendorong percepatan pemulihan sektor pendidikan dengan menempatkan penguatan literasi, numerasi, dan pembentukan karakter peserta didik sebagai fokus utama. Dukungan menyeluruh kepada satuan pendidikan dinilai menjadi kunci agar berbagai kebijakan dapat berjalan efektif.

“Peningkatan kompetensi guru harus menjadi prioritas melalui pelatihan yang praktis, kontekstual, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di kelas,” ujar perempuan yang akrab disapa Rerie itu.

Anggota Komisi X DPR RI tersebut menegaskan, upaya menyelamatkan pendidikan nasional dari ancaman krisis pembelajaran memerlukan keterlibatan aktif semua pihak. Tanpa langkah cepat dan terukur, ia mengingatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan daya saing bangsa di masa depan akan terdampak secara serius. (*)